Komisi Etik Hewan (KEH)

Keputusan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi No 108/M/Kp/IX/2004, Menteri Kesehatan No 1045/Menkes/SKB/IX/2004 dan Menteri Pertanian No 540.1/Kpst/OT.160/9/2004 tentang Pembentukan Komisi Bioetik Nasional (KBN) dan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan merupakan pelembagaan penanganan masalah bioetika dan etik di tingkat nasional. Sudah sejak lama hal ini dirasakan sebagai kebutuhan mendesak untuk direalisasikan di Indonesia. Komisi Bioetika Nasional maupun Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan dibentuk untuk mengemban tugas spesifik dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sudut pandang multi-disiplin, dalam spektrum ilmu-ilmu dasar dan ilmu-ilmu terapan yang mengacu pada bidang kesehatan dan kedokteran, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dalam arti luas.

Penelitian di bidang ilmu dasar dan biomedika dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan berbagai masalah etika. Penelitian di bidang ilmu dasar dan biomedika dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan berbagai masalah etika. Demikian juga penggunaan hewan dalam pendidikan atau pengajaran seperti praktikum dan demonstrasi yang digunakan dalam ilmu dasar, pertanian, perikanan, peternakan dan biomedik, harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan. Suatu penelitian yang dilakukan pada obyek hewan, meskipun dirancang dengan cermat dan teliti, akan tetap memiliki resiko terhadap hewan sebagai obyek yang diteliti. Resiko semacam ini harus tetap diperhitungkan bukan berdasarkan kepentingan peneliti atau institusi peneliti semata, tetapi berdasarkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi hewan yang diteliti dan sumbangsihnya terhadap ilmu pengetahuan.

Eksploitasi hewan coba dalam pelaksanaan penelitian telah menimbulkan berbagai macam reaksi di masyarakat khususnya kalangan peneliti serta masyarakat penyayang binatang. Hal ini dapat menimbulkan implikasi etik, hukum dan sosial budaya. Banyak argumen yang diberikan, yang pada dasarnya manusia tidak dibenarkan menggunakan hewan dalam percobaan yang dapat menimbulkan rasa nyeri dan perasaan tidak nyaman bagi hewan tersebut. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menghindari penggunaan hewan sebagai obyek dalam penelitian, bila mungkin mengganti obyek dengan kultur organ, jaringan atau sel atau setidaknya mengurangi jumlah hewan yang digunakan. Maka dalam hal ini bioetika dimaknai sebagai pengertian yang mencakup dimensi-dimensi etika, hukum, sosial dan budaya, ilmu-ilmu hayati dan juga teknologi terkait.

Sampai saat ini penelitian dengan menggunakan hewan coba, juga telah menghasilkan kontribusi yang sangat banyak dalam pemahaman konsep biologis, juga terhadap kepentingan kemaslahatan manusia itu sendiri, misalnya untuk perlakuan terhadap pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, namun masih ada beberapa pertanyaan yang patut mendapat perhatian dalam penanganan obyek yang dipakai yakni penggunaan hewan coba. Misalnya adakah tindakan yang menyakiti; apakah dalam memperlakukan objek telah dilakukan pembekalan dan pemahaman penanganannya dengan baik dan benar? Peneliti biasanya menyetujui prinsip pelaksanaan penelitian menggunakan hewan apabila ada jaminan bahwa hewan tersebut akan seminimum mungkin mengalami penderitaan dan semangat pengembangan ke arah penggunaan hewan dari filogenetik yang lebih rendah maupun penggantian hewan menggunakan sistem non-hewan dapat ditunjukkan. Russell dan Burch (1959) pertama kali menggulirkan ide tentang penggunaan hewan dalam penelitian yang diharapkan mengikuti kaidah 3R (The “three Rs” principle), yang pada hakikatnya berintikan bahwa: 1) penggunaan hewan coba selayaknya mendapat perhatian dalam upaya mencari penggantinya (replacement), 2) pengurangan jumlah penggunaanya sampai pada batas jumlah yang masih bisa dianalisis secara statistik (reduction), serta 3) perbaikan penanganan terhadap hewan yang digunakan untuk mengurangi dampak yang dapat menimbulkan rasa nyeri dan membuat stress (refinement). Mempertimbangkan hal tersebut di atas maka bioetika sering menjadi topik yang sulit untuk diukur dan dipahami untuk dijadikan pedoman maupun panduan dalam rangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan hayati modern dalam lingkup nasional saat melibatkan mahluk hidup sebagai obyeknya.

Sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memiliki cakupan bidang keilmuan pendidikan yang lengkap dan sumberdaya fisik dan sumberdaya manusia yang memadai serta aktivitas penelitian berbagai bidang ilmu termasuk biologi, yang bermutu dan membanggakan. Penelitian biologi sebagian besar menggunakan hewan sebagai hewan coba untuk uji faal, biokimia maupun sebagai model untuk suatu fenomena pada manusia. Hewan coba memiliki peran yang tidak tergantikan mengingat penggunaan metode-metode alternatif apapun tidak dapat mewakili interaksi yang kompleks dalam jaringan individu (in vivo).

Penggunaan hewan dalam suatu penelitian biologi dan biomedis harus memenuhi kaidah ilmiah yang berstandar internasional, antara lain pemenuhan asas kesejahteraan hewan (animal welfare). Penggunaan hewan yang terjamin kesejahteraannya dalam aktivitas penelitian, pengajaran, pemeliharaan dan perkembangbiakan adalah kunci utama dalam menghasilkan suatu karya ilmiah yang akurat dan terstandarisasi, dalam kaitannya untuk ekstrapolasi hasil penelitian pada manusia. Penjaminan kualitas dari penggunaan hewan coba yang memenuhi azas kesejahteraan hewan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga independent yang kompeten, berintegritas dan beraspek legal secara hukum. Lembaga penjamin ini dikenal sebagai komisi etik hewan (Animal Ethics Committee).

Komisi Etik Hewan Program Studi Biologi FMIPA UNJ yang dibentuk oleh berdasarkan SK Dekan FMIPA Universitas Negeri Jakarta memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

  1. Memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dan Pusat Penelitian mengenai segala urusan yang berkaitan dengan etika penelitian maupun pendidikan yang menggunakan hewan.
  2. Menyebarluaskan dan mengawasi suatu tata laksana (code of practice) etik penelitian dan pendidikan yang mengikutsertakan hewan sebagai obyek
  3. Mengembangkan kebijakan dan prosedur kerja yang menjamin aplikasi etik penelitian dan pendidikan pada hewan.
  4. Menjamin bahwa hewan yang diikutsertakan dalam penelitian dan pendidikan, diperlakukan secara manusiawi.
  5. Menjamin bahwa mutu tata laksana etik penelitian dan pendidikan yang menggunakan hewan sebagai obyek (berkaitan dengan pembelian, transportasi, pemeliharaan dan penggunaannya) dipertahankan secara berkesinambungan.
  6. Menjamin bahwa pengorbanan terhadap keselamatan, kesehatan dan kenyamanan hewan sebagai obyek sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari tujuan penelitian dan pendidikan bagi manusia dan hewan.
  7. Melaksanakan pembahasan etik proposal penelitian secara wajar, independen, kompeten dan tepat waktu serta menyusun dan menyimpan daftar proposal yang telah disetujui.

STRUKTUR ORGANISASI KEH PSB 2017-2019

Ketua Dr. Yulia Irnidayanti, M.Si.
Anggota
  1. drh. Atin Supiyani, M.Si.
  2. Mohamad Isnin Noer, M.Si.
  1. KEH Program Studi Biologi (PSB) FMIPA UNJ adalah Komisi Etik Hewan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Negeri Jakarta.
  2. Tentang pelaksanaan tugas administrasinya KEH bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Biologi, akan tetapi pembahasan etik proposal penelitian dilaksanakan oleh KEH PSB secara tertutup dan independen untuk menjamin kerahasiaan dan kebebasan.
  3. Jumlah anggota KEH PSB berjumlah 3 (Tiga) dimana salah satu di antaranya adalah dokter hewan yang dinilai sudah memiliki kompetensi/sertifikat dalam bidang hewan coba/laboratorium.
  4. Komposisi keanggotaan KEH PSB memperhatikan aspek keanekaragaman disiplin ilmu, keahlian dan pengalaman penelitian.
  5. Struktur organisasi KEH PSB terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota. Apabila diperlukan KEH PSB melalui Program Studi Biologi dapat mengangkat anggota ad hoc.
  6. Setiap anggota KEH PSB dapat mengundurkan diri atas inisiatif sendiri atau atas saran dan sidang panitia kelayakan etik serta dapat diusulkan anggota baru untuk menggantikan.
  7. Masa tugas KEH PSB selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Ruang Lingkup

Semua jenis penelitian dan pendidikan yang menggunakan hewan coba di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta. KEH PSB juga dapat melayani permintaan kelayakan etik penelitian menggunakan hewan yang dilakukan di luar UNJ.

Pelaksanaan Tugas

  1. KEH PSB akan mengadakan sidang pembahasan etik penelitian secara wajar, tertutup, rahasia, independen dan tepat waktu.
  2. Hanya proposal penelitian yang diterima oleh ketua KEH PSB yang akan dibahas.
  3. Sidang KEH PSB adalah sah jika kuorum tercapai, yaitu kehadiran lebih dan setengah jumlah anggota kelayakan etik.
  4. Keputusan diambil atas dasar konsensus, obyektif dan profesional dan hanya dalam keadaan luar biasa sidang dapat memutuskan mengadakan pemungutan suara.
  5. Hanya anggota KEH PSB yang ikut sidang berhak ikut dalam proses pengambilan keputusan, kecuali jika anggota yang tidak hadir memberi tanggapan tertulis tentang proposal penelitian yang dibahas kepada sekretariat.
  6. Anggota KEH PSB yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang direview sehingga mungkin terjadi pertentangan kepentingan harus melaporkan kepada ketua sebelum pembahasan dimulai dan disarankan tidak ikut serta dalam pembahasan. Jika perlu anggota tersebut dapat meninggalkan sidang atas inisiatif sendiri atau atas permintaan sidang.
  7. Dalam sidang kelayakan etik, maka komisi dapat mengundang peneliti untuk melakukan presentasi dan mengklarifikasi hal-hal yang tidak atau belum jelas dalam proposal penelitian.
  8. KEH PSB akan menyampaikan keputusan sidang secara tertulis kepada Ketua Program Studi Biologi. Keputusan KEH PSB berbentuk pernyataan dilengkapi penjelasan bahwa proposal yang direview :
  • Disetujui dan dinyatakan layak etik.
  • Disetujui dan dinyatakan layak etik setelah adanya klarifikasi oleh peneliti (layak dengan perbaikan).
  • Tidak disetujui.
  1. Setiap perubahan prosedur atau protokol yang telah dikaji jika mengalami perubahan maka peneliti wajib memberikan laporan kepada komisi etik penelitian. Perubahan prosedur hanya boleh dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari KEH PSB.
  2. Untuk menjamin bahwa etik penelitian seperti yang telah disetujui oleh komisi etik penelitian mengenai pengikutsertaan hewan sebagai obyek akan dipatuhi oleh peneliti, maka KEH PSB harus memiliki mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan cara melakukan evaluasi program pemeliharaan dan penggunaan hewan dan inspeksi terhadap fasilitas pemeliharaan hewan secara berkala, paling sedikit 6 bulan sekali.
  3. Pemantauan yang dilakukan KEH PSB tidak dapat menggantikan upaya menumbuhkan kesadaran etik bagi peneliti.
  4. KEH PSB hendaknya dapat menimbulkan kesadaran perlunya standar ilmiah dan standar etik dalam penelitian.
  5. Pelanggaran standar ilmiah dan etik oleh peneliti atau sponsor penelitian merupakan dasar pencabutan ijin kelayakan etika penelitian yang dilakukan berdasarkan rapat pleno KEH PSB.
  6. KEH PSB memberikan laporan tahunan kepada Ketua Program Studi Biologi secara ringkas mencakup seluruh kegiatan komisi etik penelitian selama setahun.
  1. Permintaan kelayakan etik ditujukan kepada Ketua KEH PSB, disertai lembar isian (Borang A) dan 3 eksemplar proposal penelitian. Dokumen Borang A tersebut dapat diunduh DISINI.
  2. Pemohon menyerahkan form isian (Borang A) yang telah diisi dan proposal penelitian masing-masing sebanyak 3 eksemplar kepada sekretariat KEH PSB.
  3. Sekretariat KEH PSB memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dan memberikan bukti penyerahan dokumen kepada pemohon.
  4. KEH PSB akan membahas formulir aplikasi dan isian dimaksud bersama-sama untuk menentukan tim penilai berdasarkan bidang keilmuan terkait.
  5. KEH PSB dapat mengundang peneliti untuk memaparkan secara rinci rencana penelitian.
  6. Dalam melaksanakan tugasnya, KEH PSB dapat melakukan konsultasi dengan pakar yang terkait dengan penelitian yang dimaksud.
  7. KEH PSB terutama akan menilai aspek etik penelitian yang diusulkan, akan tetapi bila perlu berhak meninjau aspek ilmiahnya agar secara etik dapat diterima.
  8. Hasil presentasi peneliti dalam seminar yang dihadiri oleh KEH PSB, langsung diumumkan hasil evaluasi kelayakan etiknya kepada peneliti secara lisan.
  9. Hasil kelayakan etik berikut penjelasannya akan diberikan kepada ketua KEH PSB secara tertulis.
  10. Hasil penilaian kelayakan etik berupa: Layak: Pemohon menerima surat keputusan kelayakan etik (sertifikat). Layak dengan perbaikan: Pemohon melakukan perbaikan dan atau melakukan presentasi di hadapan KEH PSB. Tidak layak: Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang sesuai dengan saran-saran dari KEH PSB.
  11. Bagi peneliti yang dinyatakan layak etik dengan perbaikan, maka perbaikan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan.
  12. Bagi peneliti yang dinyatakan tidak layak, dapat memberikan tanggapan dan melakukan redesain penelitian atas alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh komisi etik.

Alur

Biaya KEH

Pembayaran dapat dilakukan dengan mentransfer ke:

an Atin Supiyani

No. Rek 1330011609096

Biaya tersebut mesti dibayarkan paling lambat seminggu setelah dinyatakan “layak”. Segera menghubungi pengelola komisi etik (Atin Supiyani/ 081295219948) untuk melalukan konfirmasi pembayaran.